JAMBI – Komitmen penegakan hukum dan penyelamatan lingkungan di Provinsi Jambi kembali dipertegas. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Sugeng Hariadi, SH, MH, menunjukkan dukungannya secara langsung dengan turun ke lapangan bersama Tim Terpadu Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Operasi penertiban, pengawasan, dan pencegahan terhadap Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ini menyasar wilayah perbatasan Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci pada 5 hingga 07 November 2026.
Kegiatan penertiban yang dipimpin langsung oleh Wadan Satgas PKH Jambi, Brigjen TNI Amrul Huda, ini melibatkan sinergi lintas instansi yang terdiri dari unsur TNI, Kejaksaan, Polri, serta Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS).
Rangkaian Operasi Penertiban Tiga Hari
Operasi penertiban kawasan hutan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap di titik-titik rawan:
- Kamis, 5 November 2026: Tim bergerak di wilayah perbatasan Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin (Batas Kabupaten Kerinci) dengan Desa Birun, Kecamatan Pangkalan Jambu (Kabupaten Merangin). Di lokasi ini, petugas mendapati bekas aktivitas PETI seluas 3,5 hektar di dalam kawasan hutan TNKS Dusun Penetai, yang langsung ditindaklanjuti dengan pembakaran gubuk-gubuk liar milik para penambang.
- Jumat, 6 November 2026: Kegiatan berlanjut ke Kawasan Hutan Desa Airliki, Kabupaten Merangin.
- Sabtu, 7 November 2026: Tim menuntaskan peninjauan dan pengawasan di Kawasan Dusun Serpih, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci.
Secara keseluruhan, pengawasan dan pencegahan potensi aktivitas PETI ini mencakup kawasan hutan seluas 119,32 hektar. Sebagai langkah preventif yang tegas, Satgas PKH juga memasang papan larangan atau plang peringatan di 10 titik berbeda agar masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan konservasi TNKS.
Sinergitas Antar lembaga Kunci Penyelamatan Hutan Jambi
Kajati Jambi, Sugeng Hariadi, menegaskan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap langkah penertiban tersebut. Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara Satgas PKH, TNI, Kejaksaan Agung RI, Polri, Balai Besar TNKS, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum menjadi faktor krusial.
”Sinergitas ini dinilai sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pengawasan kawasan hutan, khususnya di wilayah Provinsi Jambi, dari ancaman kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal, “Tegas Kajati Jambi.
Melalui tindakan tegas dan pemasangan atribut peringatan ini, pemerintah berharap kesadaran hukum masyarakat meningkat sekaligus memulihkan fungsi ekologis kawasan hutan yang dilindungi.(**)
