BATANGHARI – Kewajiban membayar iuran kebersihan sebesar Rp10.000 per bulan rupanya belum berbanding lurus dengan kebersihan lingkungan di Kabupaten Batanghari, Jambi. Masalah penumpukan sampah yang tak kunjung teratasi dari hulu ke hilir dikeluhkan warga lantaran mengeluarkan aroma tak sedap hingga mengganggu pemandangan.
Pantauan di lapangan menunjukkan, titik-titik penumpukan sampah masih banyak ditemukan di area strategis Kecamatan Muara Bulian. Beberapa lokasi yang paling disoroti antara lain kawasan di depan Gedung Pemuda, area samping Rumah Dinas Bupati, hingga bagian belakang Pasar Keramat Tinggi.
Selain merusak estetika kota, tumpukan sampah yang terlambat diangkut sering kali diacak-acak oleh hewan liar seperti kucing dan anjing, sehingga berhamburan ke badan jalan. Kondisi ini kian diperparah oleh minimnya tempat pembuangan sampah (TPS) resmi atau tong sampah terpadu di ruang-ruang publik tersebut.
Aryo, salah seorang pengguna jalan yang saban hari melintas di kawasan tersebut, mengaku sangat terganggu dengan kondisi ini. Apalagi, beberapa lokasi penumpukan sampah berada di ruang terbuka publik yang biasa digunakan masyarakat untuk berolahraga dan bersantai.
”Saya setiap hari melintas, tapi selalu ada titik sampah yang berserakan atau belum diangkut. Sangat merusak pemandangan pengguna jalan. Padahal ini area terbuka publik tempat warga santai dan olahraga,” ujar Aryo dengan nada kecewa.
Di sisi lain, persoalan ini tidak hanya bersumber dari sistem pengangkutan. Masih rendahnya kesadaran sebagian warga dan pengguna jalan yang membuang sampah sembarangan di luar titik pengumpulan juga menjadi pemicu membesarnya tumpukan sampah tersebut.
Kelalaian dalam pengelolaan rantai kebersihan ini mengancam kesehatan masyarakat sekitar, sebab tumpukan sampah berpotensi menjadi sarang penyakit dan mencemari lingkungan sekitar.
Hingga berita ini diturunkan, Tim redaksi Selarasjambi.com Telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batanghari terkait langkah penanganan dan penataan TPS di wilayah tersebut, namun belum mendapatkan keterangan resmi.(Ham)
